Disperinaker Klaten Gelar Forum Konsultasi Publik 2025

Klaten, 28 Agustus 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Klaten menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012, serta PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan FKP di lingkungan instansi pelayanan publik.

FKP bertujuan untuk mereviu standar pelayanan Disperinaker serta menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi publik.

Dalam forum tersebut, Disperinaker juga menegaskan komitmennya untuk mendukung visi RPJMD Kabupaten Klaten 2025–2030, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Untuk mendukung visi tersebut, Disperinaker terus menghadirkan berbagai jenis layanan, antara lain:
✅ Pelayanan ketenagakerjaan seperti penerbitan kartu AK I–V, verifikasi berkas CPMI, dan pengesahan peraturan perusahaan.
✅ Pelayanan pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM), konsultasi bisnis, serta perlindungan produk.
✅ Pelayanan disabilitas melalui unit layanan konsultasi dan pendampingan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, berbagai sarana dan prasarana pelayanan juga terus ditingkatkan, seperti ruang tunggu nyaman, toilet difabel, ruang laktasi, WiFi gratis, hingga area parkir yang memadai — semua untuk memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam forum ini, Disperinaker juga memaparkan sejumlah jenis pelayanan yang mengalami perubahan standar, antara lain:

• Verifikasi berkas CPMI dan pengesahan perjanjian penempatan CPMI,

• Verifikasi Sertifikat Standar untuk LPK dan perizinan berusaha,

• Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA),

• Konsultasi dan Informasi Bisnis,

• Pendampingan IKM, serta

• Konsultasi dan Fasilitasi Perlindungan Produk.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, serta kritik membangun terhadap layanan yang ada.

“Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perbaikan layanan. Harapannya, pelayanan publik Disperinaker bisa semakin cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar perwakilan Disperinaker Kabupaten Klaten.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Disperinaker optimistis pelayanan publik ke depan akan semakin berkualitas, inklusif, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.